-->

Vaksinasi???... Wajib, atau tidak untuk kesehatan publik, ini penjelasanya......

Sr Sehat - Pendekatan pemerintah melalui jalur perundangan-undangan dengan menerapkan wajib vaksin menuai kontroversi.


Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun turut mendukung penjatuhan sanksi untuk memberi efek jera bagi warga yang menolak vaksinasi.

Namun demikian, upaya untuk mencapai target cakupan vaksinasi dengan mengedepankan sanksi administratif maupun pidana belum tentu berhasil. Justru, ini dapat mengundang reaksi balik (backlash) dan memberi bahan bakar bagi kelompok anti-vaksin.

Alih-alih mengancam dengan hukuman, pemerintah perlu mengutamakan pendekatan persuasif dengan menegaskan makna program vaksinasi nasional sebagai suatu upaya gotong-royong untuk mengendalikan wabah.


Kontroversi wajib vaksin

Walau sudah ada persetujuan penggunaan darurat vaksin produksi Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pro-kontra mengenai wajib vaksin tetap terjadi.

Adakah landasan untuk menerapkan wajib vaksinasi dengan ancaman hukuman dalam suatu sistem masyarakat yang demokratis? Ada beberapa.

Pertama adalah harm principle yang diutarakan oleh John Stuart Mill, filsuf Inggris yang hidup pada abad ke-19. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibatasi jika merugikan banyak orang.

Kedua adalah upaya menghindari efek fenomena sosial free rider (penumpang gratis) dan tragedy of the commons (tragedi kepentingan umum).

Efek free rider terjadi apabila seseorang tidak merasa perlu divaksin karena berasumsi dirinya akan terlindungi oleh imunitas orang lain yang telah divaksin.